Makassar Sulsel, Garuda Citizen- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Humas dan Protokol bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Workshop Humas, yang bertempat di hotel Max One Makassar, Senin (21/10/2019).
Kepala Biro Humas dan Protokol Provonsi Sulsel Dhevo Khaddafi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengangkat tema Menuju Keterbukaan dan Komunikasi Aktif Pemerintah dalam rangka Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, kegiatan ini yang berlangsung selama 3 ( tiga) hari, mulai dari tanggal 21-23 Oktober 2019. Lanjut Dhevo dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini kerjasama dengan KPK RI dan Humas yang hadir dari humas kabupaten/kota sebanyak 48 orang, dari OPD Pemprov Sulsel sebanyak 52 orang, sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 orang, yang terdiri dari penulis berita dan pengelola sosial media.
Dhevo mengharapkan kepada peserta agar dpt memanfaatkan workshop ini dgn sebaik-baiknya, mengingat narasumber yang hadir adalah narasumber yang sangat mempunyai kompetensi dan akan memberikan kita ilmu, sehingga apa yang diharapkan KPK yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kita dapat wujudkan, karena humas adalah corong dan juru bicara dari pemerintah, sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, serta dapat memberikan informasi dan masukan kepada pimpinan kita terkait apa yang terjadi dimasyarakat.
Asisten I Pemprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi yang membuka acara mengatakan bahwa tugas Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sangat penting dalam menciptakan pemerintahan bertata kelola baik, berintegrasi dan lebih bersih. “Tugas ini juga melibatkan lintas kompenen, semua unit kerja harus terlibat,” kata Aslan Patonangi.
Humas berperan dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan, pemerintah Daerah demikian juga aktivitas kegiatan KPK bersama dengan pemerintah daerah. “Humas sangat penting dan posisinya sangat sentral, memberitakan dengan masif, termasuk pada media online. Hoaks atau berita bohong hampir pasti tidak bisa dibendung keberadaanya. Humas harus ambil peran besar mematahkan berita palsu tentu tersebut,” sebutnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda menyebutkan, hadirnya kegiatan ini awal kebutuhan dari Korsupgah KPK di Sulsel dimana ketika ke Daerah, berita yang keluar ke publik pertama kali bukan berita resmi dari pemerintah tetapi dari perusahaan media.
“Rasanya berita yang keluar bukan dari pemerintah itu sendiri, kami sudah berulang kali, bahkan berulang kami tuliskan dalam surat, harap pemerintah Daerah menyiapkan siaran pers untuk mendukung pelaksanaan kegaiatan,” ujarnya. Dwi Aprilia menekankan bahwa humas adalah corong pemerintah daerah. Humas juga harus aktif menghimpun informasi dari unit lain dan disampaikan kepada masyarakat. “Contoh Pemprov Sulsel akan mengumpulkan OPD minta mana yang bisa jadi informasi publik tuangkan dalam website,” harapnya.
Selain itu, KPK melakukan intervensi dan program yang didorong di Sulsel, termasuk kabupaten/kota yang ada di Indonesia . Adapun rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada delapan sektor, diantaranya, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, menajemen aset dan tata kelola dana desa. “Selain hal di atas ada ada beberapa kendala. Salah satunya komunikasi pada publik, kepada masyarakat, harus ditata. Karena begitu saya ke daerah yang ditanya, ‘Bu kapan OTT’, saya ke sini bukan untuk OTT, saya ke sini hanya untuk mencegah OTT,” sebutnya. Pada kesempatan ini, Devo Khaddafi juga memberikan buku yang baru saja dilauncingnya dalam mengawal tiga Gubernur Sulsel kepada pemateri Dirut Rakyatku.com, Subhan Yusuf. (Sumber Humas)
